Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Bojonegoro © 2014
RENSTRA DINAS PMD TAHUN 2013 - 2018

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.        LATAR BELAKANG

 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra –PD) merupakan Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Rencana Strategis PD merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bojonegoro sebagai dokumen terukur dan bersifat indikatif untuk mewujudkan Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, dan Strategi dalam Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut penyusunan Rencana Strategis, disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimiliki dalam sistuasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah sebagai salah satu dokumen perencanaan yang mempunyai  Strategis dalam rangka mengarahkan kebijakan dan program untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  dalam prosesnya memerlukan keterlibatan semua pihak dalam penyusunan rencana program dan kebijakan Strategis dengan mempertimbangkan seluruh potensi kekuatan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Bojonegoro yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan Rencana Strategis yang telah dibuat.

 

1.2.        DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 adalah :

  1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

      10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

 

1.3.        MAKSUD DAN TUJUAN

11. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 yaitu :

  1. Menjadi acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  Kabupaten Bojonegoro dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Visi dan Misi.
  2. Sebagai arah dan kebijakan penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  Kabupaten Bojonegoro.
  3. Sebagai arah dan dasar penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  Kabupaten Bojonegoro.
  4. Arah dan Kebijakan yang akan dikembangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  Kabupaten Bojonegoro dalam mencapai Tujuan dan Sasaran program dan kegiatan yang direncanakan.,
  5. Bahan acuan dan kegiatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
  6. Bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah serta pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.              

1.4.        SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 mempunyai Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I

:

PENDAHULUAN

 

 

Bagian ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II

:

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  DESA  KABUPATEN BOJONEGORO

 

 

Bagian ini berisi tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Faktor serta Kunci Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Bojonegoro

BAB III

:

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

 

Bagian ini memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV

:

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

 

 

Bagian ini memuat Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  Kabupaten Bojonegoro

BAB V

:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

 

Bagian ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI

:

PENUTUP

                BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  KABUPATEN BOJONEGORO 

2.1.       TUGAS POKOK, FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  DESA  KABUPATEN BOJONEGORO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas melaksanakan sebagai urusan rumah tangga di Daerah dibidang tehnis administrasi, dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah sesuai kebijakan Bupati Bojonegoro.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

  1. 1.    Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang teknis administratif, dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah sesuai kebijakan Bupati.

  1. 2.    Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa.
  2. Pemberian dukungan atas peyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa.

c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa.

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Kabupaten Bojonegoro   sebagai berikut :

  1. 1.        Kepala Dinas

Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Kabupaten Bojonegoro mempunyai Tugas :

  1. Kepala Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan  Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa mempunyai tugas memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai fungsi :

1)    Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa.

2)    Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa.

3)    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4)    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

 

  1. 2.           Sekretaris Dinas

Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Kabupaten Bojonegoro mempunyai Tugas :

  1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  2. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretaris mempunyai fungsi :

  1. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  2. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  3. pengelolaan administrasi keuangan;
  4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
  5. pengelolaan urusan rumah tangga;
  6. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan produk hukum daerah;
  7. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  8. pengelolaan kearsipan dinas;
  9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Ø Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Sub Bagian Program dan Laporan
  • Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  1. a.    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative urusan Umum dan Kepegawaian.
    2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

1)    Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

2)    Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan.

3)    Peyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun Pegawai

4)    Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai.

5)    Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian.

6)    Peyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai.

7)    Melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas.

  1. b.   Sub Bagian Keuangan
    1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi keuangan.
    2. Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi  :
      1. Penghimpunan dan pengelolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran
      2. Penyiapan penyusunan rancangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
      3. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja.
      4. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan ferivikasi.
      5. Peyelenggaranan tata usaha pembayaran gaji pegawai.
      6.   Pengurusan keuangan perjalanan dinas.
      7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang keuangan.
      8. Melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
      9. c.    Sub Bagian Program dan Laporan
        1. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas pelayanan administrasi  dalam menyiapkan bahan penyusunan, penghimpunan, pengelolahan, penyimpanan, evaluasi program dan laporan.
        2. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :
          1. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program.
          2. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyaji data statistik.
          3. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencan program.
          4. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis program
          5. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
          6. Peyelenggaraan kerjasama pengawasan.
          7. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan proyek.
          8. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan.
          9. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana.
          10. Melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 3.    Bidang Bina Pemerintahan Desa

Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai Tugas :

  1. Bidang Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala badan melalui Sekretaris Badan.
  2. Kepala bidang Bina pemerintahan Desa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan fasilitasi pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa .

        Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi;

  1. penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. pembinaan dan Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
  3. pembinaan kelembagaan Pemerintahan Desa;
  4. pembinaan sistem administrasi Pemerintahan Desa;
  5. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
  6. pembinaan pengelolaan keuangan Desa;
  7. pembinaan pengelolaan aset Desa;
  8. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.
  • Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari :
  1. Seksi Bina Administrasi dan Aparatur  Desa;
  2. Seksi Keuangan dan Aset Desa.
  • Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.
  1. a.     Kepala Seksi Bina Administrasi dan Aparatur Desa, mempunyai tugas:
    1. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
    2. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa;
    3. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Desa;
    4. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa;
    5. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahahan Desa; dan
    6. melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang  Bina Pemerintahan Desa terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. b.     Seksi Bina Keuangan dan Aset Desa, mempunyai tugas:
    1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan Desa;
    2. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan aset Desa;
    3. menyiapkan bahan penetapaan besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
    4. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan Desa;
    5. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan pengelolaan aset Desa;
    6.     menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan peningkatan sumber-sumber pendapatan asli Desa;
    7. melaksanakan pendampingan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
    8. menyiapkan bahan pengawasan penggunaan dan laporan pengelolaan keuangan Desa;
    9.     menyiapkan bahan pengawasan penggunaan dan laporan pengelolaan aset Desa; dan
    10.     melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang  Bina Pemerintahan Desa terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 4.    Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/Kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi

  1. Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala badan melalui Sekretaris Badan.
  2. Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/Kelurahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan fasilitasi pemantapan penyelenggaraan Pembangunan dan Kerjasama Desa/Kelurahan .
  3. Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi;
  1. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan;
  2. pembinaan  pelaksanaan musyawarah  perencanaan pembangunan  Desa/Kelurahan;
  3. pembinaan dan pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipatif;
  4. pembinaan dan pengembangan  kerja sama Desa;
  5. pembinaan dan fasilitasi pengisian profil Desa/kelurahan;
  6. pembinaan  evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan;
  7. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam sistem manajemen pembangunan partisipatif, pengisian Profil Desa/Kelurahan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Berhasil; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.
  • Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/Kelurahan  terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Kerja Sama Desa/Kelurahan
  2. Seksi Pendataan dan Evaluasi PerkembanganDesa/Kelurahan.
  • Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/Kelurahan  .
  1. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Kerja Sama Desa/Kelurahan mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan dan kerja sama Desa/Kelurahan;
    2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembangunan dan kerja sama Desa;
    3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dan kerja sama Desa/Kelurahan;
    4. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah terpadu antar Desa;
    5. menyiapkan bahan pengembangan  sistem manajemen pembangunan partisipatif masyarakat Desa/Kelurahan;
    6. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat; dan
    7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/Kelurahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. Seksi Pendataandan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan, mempunyai tugas:
    1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perlombaan Desa/Kelurahan;
    2. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pengumpulan dan pengolahan data profil Desa/Kelurahan;
    3. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengumpulan dan pengolahan data profil Desa/Kelurahan;
    4. melaksanakan pendampingan pengumpulan dan pengolahan data profil Desa/Kelurahan;
    5. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan;
    6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan perkembangan Desa/Kelurahan; dan
    7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/Kelurahan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 5.    Bidang Pengembangan Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Tugas Pokok dan Fungsi

  1. Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala badan melalui Sekretaris Badan.
  2. Kepala bidang Pengembangan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna  mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan fasilitasi pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa .
  3. Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna  dalam melaksanakan tugas:

 Merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan  kegiatan di lingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai fungsi:

  1. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  2. pembinaan dan fasilitasi pengembangan Sumber Daya Alam;
  3. pendataan potensi dan pengembangan Sumber Daya Alam;
  4. penyebarluasan informasi Potensi Sumber Daya Alam;
  5. pembinaan dan fasilitasi pengembangan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
  6. pendataan dan penyebarluasan informasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
  7. monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan Sumber Daya Alam dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.
  • Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan Sumberdaya Alam
  2. Seksi Teknologi Tepat Guna
  • Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna
  1. a.         Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas:
    1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi pengembangan Sumber Daya Alam;
    2. menyiapkan bahan pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan  Sumber Daya Alam;
    3. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan lingkungan kawasan perdesaan;
    4. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan Sumber Daya Alam;
    5. melaksanakan pendataan dan penyebarluasan informasi pengembangan Sumber Daya Alam;
    6. melaksanakan pendataan potensi dan pengembangan Sumber Daya Alam;
    7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan Sumber Daya Alam; dan
    8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Pengembangan Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. b.    Seksi Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas:
    1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
    2. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi, pemetaan dan dan pengkajian kebutuhan Teknologi Tepat Guna;
    3. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
    4. melaksanakan pengolahan data dan informasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
    5. melaksanakan pendataan dan penyebarluasan informasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
    6.     melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan
    7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 6.    Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan

Tugas Pokok dan Fungsi                    

  1. Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan  kegiatan di lingkup Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan
  2.   Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan, mempunyai fungsi:
    1. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
    2. peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan;
    3. pembinaan, fasilitasi dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
    4. pemberdayaan masyarakat miskin Desa/Kelurahan;
    5. pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
    6. pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga adat Desa;
    7. penggerakan partisipasi dan swadaya masyarakat melalui gerakan gotong royong masyarakat;
    8. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan; dan
    9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.
  • Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
  1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan
  2. Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
  • Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna

 

  1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan, mempunyai tugas:
    1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan;
    2. menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
    3. melaksanakan peningkatan kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Desa;
    4. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat miskin Desa/Kelurahan;
    5. menyiapkan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan; dan
    6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. b.     Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, mempunyai tugas:
    1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
    2. menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
    3. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
    4. menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan lembaga adat desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa;
    5. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas lembaga adat desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa;
    6. melaksanakan penggerakan partisipasi dan swadaya masyarakat melalui gerakan gotong royong masyarakat;
    7. menyiapkan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
    8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
  1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  2. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

  1. TATAKERJA
  1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
  2. Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
  3. Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  4. Kepala Seksi, Kepala UPT Dinas dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
  5. Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

3.1.       IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  KABUPATEN BOJONEGORO

 

Berdasarkan Peluang dan Potensi yang dimiliki, DPMD Kabupaten Bojonegoro juga Menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menyelengarakan Urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/Kelurahan selama 5 (lima) tahun kedepan pada periode 2013-2018, baik pada aspek Penataan dan Penguatan otonomi Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat, dapat diindentifikasi sebagai berikut :

  1. Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa.
  2. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten dalam hal eksploitasi pemanfaatan SDA dan pengelolaan keuangan desa belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
  3. Kemampuan Masyarakat Desa maupun anggota BPD relative terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya maupun pemahamannya terhadap kewenangan Desa itu sendiri.
  4. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal.
  5. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  6. Masih sedikit desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dan Bumdes dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa.Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa.
  7. Ketidakberdayaan Masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalampeningkatan kemampuan dan ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan mengembangkan usah ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
  8. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam lokal.
  9. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) guna mengekspolorasi kekayaan sumberdaya alam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas.
  10. Lembaga Desa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal.
  11. Tingginya angka kemiskinan diperdesaan.

 

3.2.       TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dalam RPJMD kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  Tahun 2013-2018. Visi yang dimaksud berbunyi “Terwujudnya Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan dan Energi Indonesia yang Produktif, Berdaya Saing, Adil,Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program PD sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh manfaat (outcome) dan dampak ( impact) yang dicita-citakan.Sedangkan untuk mewujudkan Visi diatas, dirumuskan pula beberapa Misi lima tahun  ke depan beserta peran yang dapat dimainkan bidang pemberdayaan masyarakat dan  Desa. Adapun Misi Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 adalah  Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih melalui Peningkatan Pelayanan yang profesional dengan strategi mewujudkan kelurahan dan pemerintahan desa yang efektif dan meujudkan pemerintahan desa yang efektif melalui penguatan tata kelola kelurahan dan pemerintahn desa.

3.3.       TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI.

 

Adapun telaah renstra  Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur melalui :

(1)  Pengurangan beban hidup dengan dilaksanakan mengurangi beban kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur kegiatan sosial ekonomi maupun pengelolaan ekonomi rumah tangga secara efektif.

(2)  Peningkatan pendapatan dilakukan melalui peningkatan produktifitas dimana masyarakat memliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluan dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi sosial budaya.

(3)  Akumulasi aset bagi warga miskin dengan orientasi pada pengembangan tabungan, investasi dan akumulasi aset baik individu maupun secara kelembagaan sesuai dengan kondisi yang ada.

(4)  Penguatan kelembagaan dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan (SMPP) untuk mengembangkan penguatan fungsi dan peran kelembagaan local missal LKMD,RT/RW,Karang Taruna,UPK, Bumdes, KPM.

Dalam rangka peningkatan Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pelaksanaan program pemberdayaan ini menunjukkan hasil yang positif, jika dilihat dari realisasi pembangunan fisik, perguliran dana modal usaha, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan lain-lain. Kedepan, upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan akan terus dilanjutkan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

                                    

3.4.       TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana struktur pemanfaatan ruang Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan membagi wilayah Kecamatan dan Desa ke dalam beberapa kawasan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi struktur tata ruang Kabupaten Bojonegoro yang efisien dalam pemanfaatan ruang yang efektif dalam membentuk struktur-struktur pelayanan umum serta terpadu dan bersinergis dalam memanfaatkan semua potensi, baik potensi Sumber Daya Alam  (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dalam pemberdayaan masyarakat. 

Tata ruang wilayah terdiri dari beberapa aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur aparatur pemerintahan desa, yaitu :

  1. Mempertimbangkan dan  memperhatikan wilayah dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-masing Kecamatan;
  2. Memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kabupaten Bojonegoro;
  3. Mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki oleh daerah dalam rangka pengelolaan potensi sumber daya alam dan lingkungan.

Dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sumber pendapatan, pengelolaan potensi alam, para aparatur desa, pelaku pemberdayaan masyarakat yang telah diberikan bantuan baik itu modal usaha mapupun sarana dan prasarana bisa diharapkan dapat berjalan sesuai dengan Pelaksanaan RPJMD.

 

3.5.       PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam Upaya Penentuan isu-isu Strategis dalam Lingkup Tugas dan Fungsi DPMD Daerah Kabupaten Bojonegoro Untuk melaksanakan urusan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro, perlu dikedepankan kerangka berpikir yang dapat menentukan Isu-isu Strategis yang ada sebagai Berikut ;

  1. Masih relatif terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
  2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, karena belum efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat (seperti LKMD dan PKK) dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
  3. Masih besarnya jumlah penduduk miskin, karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.
  4. Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat, yang disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
  5. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.
  6. Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJPD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD (sebagai rencana pembangunan tahunan daerah).
  7. Keterkaitan fungsional antara program pemberdayaan masyarakat dan pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan skala nasional dengan program spesifik daerah.
  8. Dukungan anggaran dalam membiayai program-program APBD Kabupaten/Kota. Penetapan isu-isu strategis tersebut dilakukan melalui suatu proses analisa dengan mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan badan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar acuan dalam pengambilan dan penetapan isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam konsep penataan ruang daerah Kabupaten Bojonegoro dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pemanfaatan kawasan sangat mendukung dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Bojonegoro guna mencapai arah kebijakan dan sasaran jangka menengah daerah Dampak dari penetapan tersebut juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam penentuan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

 

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

 

4.1.       VISI DAN MISI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  KABUPATEN BOJONEGORO

  1. 1.    VISI

Melalui tugas pokok dan fungsi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, maka upaya penguatan pemberdayaan masyarakat di desa perlu dilakukan secara terus-menerus. Hal ini bukan saja karena pemerintahan telah bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan otonomi daerah, tetapi juga adanya kemauan masyarakat yang kuat untuk memperbaiki ekonomi, sosial dan aspek-aspek lainnya sebagaimana dibuktikan dengan sikap kritis mereka dalam merespon setiap tindakan aparat pemerintah maupun isu-isu pembangunan.

Oleh karena itu tekad pemerintah dalam memberdayakan masyarakat semakin penting dan strategis seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah sesuai dengan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, yaitu :

Terwujudnya kemandirian masyarakat dan desa melalui pemberdayaan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik“.

 

Penjelasan Visi :

  1. Terwujudnya : mengandung esensi adanya komitmen DPMD Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan upaya-upaya yang dinamis, sistimatis, terencana dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat Bojonegoro.
  2. Kemandirian Masyarakat dan Desa : masyarakat dan desa mandiri adalah masyarakat dan desa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan desa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
  3. Pemberdayaan Masyarakat : merupakan suatu proses dimana masyarakat, khusunya mereka yang kurang memiliki akses ke Sumber Daya Pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian yang didalam mengembangkan prikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus menerus dan proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama.
  4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik : Penyelenggaraan Pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

 

  1. 2.    MISI

 

Di dalam mewujudkan visi yang telah menjadi komitmen bersama dan seluruh aparat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dituangkanlah misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

  1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  2. Mengembangkan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Termasuk Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Serta Gerakan Desa Sehat Cerdas;
  3. Pengembangan dan Perluasan Akses Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan;
  4. Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA) dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yg berwawasan lingkungan;
  5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur  dan Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa (DPMD).

 

4.2.       TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  DESA  KABUPATEN BOJONEGORO

  1. 1.    TUJUAN

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Bojonegoro menetapkan Tujuan yang ingin dicapai dalam priode waktu 2013-2018 yaitu :

  1. Meningkatnya efektifitas dan kualitas penyelenggaraan desa/kelurahan dan optimalnya pelayanan publik;
  2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan partisipasi keswadayaan Gotong Rotong Masyarakat dalam pembangunan;
  3. Meningkatnya pengembangan Pemberdayaan masyarakat dan Sosial pemberdayaan Masyarakat;
  4. Pemantapan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPMP);
  5. Pelaksanaan Program Gerakan Desa Sehat Cerdas (GDSC);
  6. Meningkatnya usaha ekonomi Produktif Masyarakat dan Penguatan lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan;
  7. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan Lingkungan berbasis kearifan lokal;
  8. Meningkatnya kapasitas Aparatur yang Profesional dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana yang memadai.

 

  1. 2.    SASARAN

 

Lebih lanjut  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Bojonegoro menetapkan Sasaran sebagai turunan dari setiap Tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 2013 – 2018,               yaitu :

  1. Terselenggaranya pemerintahan desa/kelurahan yang tertib dan efektif agar pelayanan Publik lebih optimal;
  2. Berperannya lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan untuk menggerakkan partisipasi dan kegotong royongan masyarakat dalam proses pembangunan;
  3. Terwujudnya kehidupan sosial budaya masyarakat dan pelestarian adat yang maju dan dinamis;
  4. Pelaksanaan Gerakan Desa Sehat Cerdas  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan;
  5. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga melalui pengembangan usaha ekonomi yang produktif;
  6. Terkelolanya potensi sumber daya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan tehnologi tepat guna (TTG) bagi kelompok masyarakat;
  7. Terbentuk kualitas aparatur yang profesional dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta terpenuhinya sarana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa (DPMD) yang memadai.

 

 

 

 

4.3.       STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

  1. 1.    STRATEGI

 

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dalam rangka  melaksanakan misinya adalah :

  1. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui Pembinaan Pengembangan Kapasitas, Pelatihan dan Bimtek Manajemen Pemeritahan Desa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik;
  2. Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam proses Pembangunan melalui pembinaan, pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) / Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), serta Gerakan Desa Sehat Cerdas (GDSC);
  3. Mewujudkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Pelestarian Adat istiadat melalui penguatan Pokja Profil desa/Kel, Pokjanal Posyandu, Fungsi Posyandu melalui SIP, Pelaksanaan Lomba Desa/Kel, Harganas, HKG PKK, KB Kes,  Perlindungan Pekerja Anak, Penguatan Kelembagaan HIV AIDS, Penguatan Lembaga Adat;
  4. Mengoptimalkan Koordinasi, Pembinaan, serta mengoptimalkan Lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dalam rangka Percepatan Penanggulangan kemiskinan;
  5. Mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif melalui perluasan, Penguatan institusi Pasar /Pasar Desa, Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) , dan Bumdes;
  6. Mengoptimalkan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan mendayagunakan TTG berbasis kearifan lokal melalui DME, Pamsimas, Hutan Mangrove, Hutan Desa, Kawasan Konservasi Pelaksanaan Gelar TTG, Gelar Karya Masyarakat, Pengembangan Posyantek, PLTMH, PLTS, LMP;
  7. Mengutamakan peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan Tupoksi dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pemenuhan Sarana kerja yang memadai serta Pendidikan dan Pelatihan;
  8. 2.    Arah Kebijakan

 

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro menetapkan beberapa kebijakan pembangunan sebagai berikut:

  1. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan Penyelenggaraan Administrasi. Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik;
  2. Meningkatkan pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan;
  3. Memantapkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tradisi dan Adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan dan ketertiban masyarakat;
  4. Mendorong kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Gerakan Desa Sehat Cerdas (GDSC) sebagai wujud Peningkatan Kesejahteraan dan Penanggulangan kemiskinan;
  5. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga, ketahanan pangan Masyarakat, memantapkan manajemen Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui Bumdes  perdesaan dan usaha-usaha desa serta Pengembangan institusi pasar /pasar desa;
  6. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat dalam Pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan;
  7. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang didukung sarana fasilitasi Kerja yang memadai.

Adapun Visi Misi dan Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro sebagaimana table 4.2.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

 

  1. A.   PROGRAM DAN KEGIATAN
  2. 1.         PROGRAM

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro mempunyai 13    (Tiga  belas) program, yaitu :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
  6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
  7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
  8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  9. Program peningkatan peranserta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
  10. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
  11. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
  12. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
  13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

 

  1. 2.    KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan Program yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

  1. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah :

1)    Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2)    Penyediaan jasa administrasi keuangan

3)    Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

4)    Penyediaan alat tulis kantor

5)    Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6)    Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7)    Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8)    Penyediaan bahan logistik kantor

9)    Penyediaan makanan dan minuman

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

12) Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

  1. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  2. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah Pengadaan Pakaian Hari-hari Khusus/Tertentu
  3. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah Pendidikan dan Pelatihan Formal
  4. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan adalah :

1)    Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2)    Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

3)    Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat desa

4)    Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa

5)    Penyusunan Profil Desa

  1. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan adalah :

1)    Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

2)    Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan

3)    Pelatihan Ketrampilan Pertanian dan Peternakan

4)    Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

5)    Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

  1. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa adalah :

1)    Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

2)    Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3)    Penerapan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)

  1. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa adalah Evaluasi Desa dan Kelurahan Berhasil
  2. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program peningkatan peranserta dan kesetaraan jender dalam pembangunan adalah Operasional dan Pembinaan PKK Daerah
  3. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa adalah :

1)    Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan Desa

2)    Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3)    Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

4)    Pelatihan dan Pembinaan BPD

5)    Fasilitasi dan Pelantikan BPD

  1. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH adalah :

1)    Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

2)    Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

3)    Operasional Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa

  1. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa adalah Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa.

 (selengkapnya sebagaimana pada Tabel 5.1. sebagaimana terlampir )

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

Dalam Upaya Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 - 2018 DPMD Kabupaten Bojonegoro melakukan rangkaian Proses Pembangunan yang diarahkan pada Aspek Penataan dan Penguatan Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan memperhatikan Kondisi riil saat ini serta berbagai pertimbangan yang mempegaruhi Kinerja DPMD kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal). Penetapan indikator kinerja DPMD untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi DPMD Kabupaten Bojonegoro dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang  transparan, bersinergi partisipatif dan mandiri.

Prestasi DPMD Kabupaten Bojonegoro lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan DPMD Provinsi Jawa Timur Serta mengukur keberhasilan pembangunan Provinsi Jawa Timur, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus jelas dan spesifik dapat diukur secara obyektif, relevan dengan tujuan dan sasaran ingin dicapai dan tidak biasa, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja DPMD Daerah Provinsi Jawa Timur yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2013 – 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

 sebagaimana pada Tabel 6.1. sebagaimana terlampir

  

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah (Renstra PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 merupakan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sasarannya sesuai dengan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berikut visi yang ingin dicapai dan misi yang akan dilaksanakan, yang sekaligus akan menjadi tolok ukur kinerja dan tingkat keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Selain itu Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sasaran sekaligus sebagai tolok ukur kinerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk mencapai tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sasaran pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh komponen PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

 

                                                                                              Bojonegoro,      April  2017

KEPALA DINAS PMD

KABUPATEN BOJONEGORO

 

  

Drs. Ec. DJUMARI, MSi

Pembina Utama Muda

                                                                                                NIP. 19580415 198803 1 005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO

Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro didukung oleh Sumber daya aparatur yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebanyak 29 ( Dua Puluh Sembilan ) orang, dengan penjelasan sebagai berikut :

 

Berdasarkan Golongan/Ruang

Nomor

Golongan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10

11

IV/c

IV/b

IV/a

III/d

III/c

III/b

III/a

II/d

II/c

II/b

II/a

1

-

5

8

-

6

-

-

3

1

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

-

-

1

-

5

8

-

7

-

3

5

1

-

JUMLAH TOTAL

24

5

29

            Berdasarkan pendidikan

Nomor

PENDIDIKAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Strata 2

Strata 1

Diploma III

Diploma II

Diploma I

SLTA

SLTP

S D

8

12

-

-

-

4

 

-

-

5

-

-

-

1

-

-

8

17

-

-

-

7

-

-

JUMLAH TOTAL

24

5

29

 

 

Berdasarkan Agama

NOMOR

AGAMA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

ISLAM

KRISTEN

KATHOLIK

HINDU

BUDHA

 

23

-

1

-

-

 

5

-

-

-

-

 

28

-

1

-

-

JUMLAH

24

5

29

 

            Berdasarkan kelompok umur

Nomor

Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

2.

3.

25 – 35 tahun

> 36 tahun

 

-

4

23

-

2

-

-

6

24

JUMLAH TOTAL

27

2

29

 

2.3      KINERJA PELAYANAN DINAS  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  KABUPATEN BOJONEGORO

Untuk melaksanaan tugas-tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyakarakat dan Desa  menetapkan kebijakan  sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai indikator yang diharapkan, kesemuanya diwujudkan untuk mencapai kinerja sesuai dengan yang  akan direncanakan dalam berbagai program dan kegiatan yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Bojonegoro Tahun  2013-2018. Adapun tingkat penyerapan dalam renstra 2009-2014 sebesar 85 % dari pagu yang telah ditentukan.

 

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO

 

Sasaran jangka menengah rencana strategis kementrian /lembaga Kementrian Dalam Negeri RI Cq.Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro adalah (1) meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan Desa (2) meningkatkan ekonomi produktif masyarakat (3) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan Teknologi Tepat Guna dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kapsitasnya menjadi factor pendorong keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa.

 

  1. Tantangan

Penduduk Kabupaten Bojonegoro sebagian besar tinggal di perdesaan, pada umumnya hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan termasuk masyarakat miskin, disamping disebabkan masalah ekonomi juga disebabkan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan termasuk informasi. Adapun  berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian program prioritas, antara lain :

  1. Dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Kapasitas Pemerintahan Desa /Kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat relatif terbatasnya.
  2. Kinerja Lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan masih rendah dalam mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat, termasuk masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia di perdesaan, seperti Kader Pemberdayan Masyarakat, Kader PKK dan Kader Posyandu.
  3. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak system nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal, sehingga memerlukan upaya pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan ada istiadat setempat seperti budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama.
  4. Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dengan berkembangnya berbagai jenis penyakit menular, anak yang kurang gizi, meningkatnya penggunaan obat-obatan terlarang, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya, dapat berdampak pada menurunnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Untuk itu, perlu diupayakan pemenuhan hak-hak dasar penduduk, seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan pendapatan keluarga dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.
  5. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan upaya penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usahausaha desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di perdesaan dalam penyediaan permodalan.
  6. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.
  7. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga tidak tercipta peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 

  1. Peluang

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 16 Tahun 2016 dan  Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa (DPMD) Daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat beberapa peluang, meliputi :

  1. Kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, merupakan rujukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro Tengah dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
  2. Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa/ pemerintahan kelurahan.
  3. Pemerintah bersama masyarakat secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan berbagai informasi dan pengembangan sumberdaya manusia di perdesaan.
  4. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang pembangunan perdesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristrik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin), difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, dan aspek lingkungan.
  5. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa tempat berdasarkan asal-usul dan adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat seistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistim pemerintahan secara nasional, dan merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta memiliki posisi strategis dalam mencapai keberhasilan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.
  6. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki diskresi atau keleluasaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

                                      

1.5            FAKTOR-FAKTOR DAN KUNCI KEBERHASILAN

Dengan mengggunakan pendekatan analisis SWOT,  yakni dengan langkah analisis asumsi Strategis dan analisis pilihan asumsi Strategis, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro, sebagai   berikut :

 

Kekuatan

  1. Kuantitas aparatur yang memadai
  2. Dukungan pimpinan DPMD Kabupaten Bojonegoro dan komitmen bersama seluruh aparatur
  3.  Loyalitas aparatur untuk mencapai terwujudnya visi dan misi DPMD Kabupaten Bojonegoro
  4. Kreativitas aparatur dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya
  5. Sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang memadai
  6. Alokasi anggaran yang memadai

 

Kelemahan

  1. Aparatur DPMD kurang memahami dan mengerti tentang tupoksi dari masing-masing bidang yang ditempatinya
  2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang
  3. Jumlah pegawai DPMD belum merata di bidang-bidang
  4. Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat
  5. Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien
  6. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan sehingga system pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal

 

Peluang

  1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi terhadap DPMD dalam rangka menurunkan angka kemiskinan untuk mensejahterakan rakyat
  2. Kebijakan otonomi daerah dalam upayah meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang di fokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
  3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dan masyarakat
  4. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin
  5. Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa desa sebagai satu kesatuan dalam system pemerintahan secara nasional
  6. Pemerintah daerah memiliki diskresi atau keluasan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
  7. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel

 

Ancaman

  1. Belum optimalnya koordinasi antar DPMD Provinsi dengan DPMD Kabupaten
  2. Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan masih rendah
  3. Lembaga pemerintahan desa dalam pelayanan publik belum optimal
  4. Menurunya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak system nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal
  5. Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dengan berkembangnya berbagai jenis penyakit menular, anak yang kurang gizi, meningkatnya penggunaan obat-obat terlarang dan masalah social kemasyarakatan lainnya
  6. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan
  7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan
  8. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan sumberdaya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna
  9. Arus globalisasi yang dapat berdampak negatif pada pembangunan masyarakat di Perdesaan.

Atas dasar Hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ini, melalui analisis maka dapat disusun suatu Strategi yang dapat dikelompokan kedalam matriks SWOT sebagi berikut:

Variabel Strategi

Kekuatan

Kelemahan

ANALISIS

LINGKUNGAN

INTERNAL

  1. Kuantitas aparatur yang Memadai
  2. Dukungan pimpinan DPMD Kabupaten dan komitmen bersama seluruh aparatur
  3. Loyalitas aparatur untuk mencapai terwujudnya visi dan misi DPMD Kabupaten Kreativitas aparatur dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya
  4. Sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang memadai
  5. Alokasi anggaran yang memadai
    1. Aparatur DPMD kurang  memahami dan mengerti tentang tupoksi dari masing-masing bidang yang ditempatinya
    2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang
    3. Jumlah pegawai DPMD belum merata di bidang bidang
    4. Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat
    5. Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien
    6. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal
 

PELUANG

STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG

 STRATEGI UNTUK MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG

  1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten terhadap DPMD dalam rangka menurunkan angka kemiskinan untuk mensejahterakan rakyat
  2. Kebijakan otonomi daerah dalam upayah meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang di fokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
  3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dan masyarakat
  4. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin
  5. Berdasarkan Undang- Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa desa sebagai satu kesatuan dalam sistem pemerintahan secara nasional
  6. Pemerintah daerah memiliki diskresi atau keluasan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
  7. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel
  8. Memanfaatkan kreativitas dan loyalitas aparatur untuk menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga terkait baik di dalam maupun luar negeri

 

  1. Penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif pemantapan nilai-nilai social budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat
  2. Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan tekhnologi tepat guna serta peningkatan efektifitas penyelenggaran pemerintahan desa/kelurahan yang di fokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik dan aspeklingkungan
    1. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisma aparat pemberdayaan masyarakat dalam rangka penataan dan penguatan otonomi desa serta pemberdayaan masyarakat
    2. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat
    3. Mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan berbagai informasi dan pengembangan sumber daya manusia di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCAMAN ( T )

STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN(S.T)

STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN( W.T )

  1. Belum optimalnya koordinasi antar DPMD Kabupaten dengan DPMD Kabupaten
  2. Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan masih rendah
  3. Lembaga pemerintahan desa dan pelayanan public belum optimal
  4. Menurunya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai social budaya dalam kehidupan masyarakat lokal
  5. Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dengan berkembangnya berbagai jenis penyakit menular, anak yang kurang gizi, meningkatnya penggunaan obat-obat terlarang dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya
  6. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan
  7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan
  8. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan Sumberdaya alam teknologi tepat guna
  9. Arus globalisasi yang dapat berdampak negatif pada pembangunan masyarakat di Perdesaan
    1. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan antara Pusat/ Provinsi dan Kabupaten
    2. Meningkatnya capacity building kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta mengefektifkan penyelenggaraan kapasitas pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan
    3. Meningkatnya budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama
    4. Terpenuhinya hak-hak dasar penduduk seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan pendapatan keluarga dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan keluarga
    5. Penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha-usaha di desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di pedesaan dalam penyediaan permodalan
      1. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparat pemberdayaan masyarakat dan desa
      2. Mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat (seperti kader pemberdayaan masyarakat, kader PKK dan kader Posyandu)
      3. Pemasyarakatan dan pendayaan tekhnologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat
      4. Terbangunnya system informasi perencanaan pemberdayaan masyarakat yang transparan dan akuntabel
      5. Tersedianya laboratorium (website) sebagai wujud penerapan pemberdayaan masyarakat dan desa