Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Bojonegoro © 2014
RENJA DINAS PMD

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.        LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengingat beberapa hal sebagai berikut :

  1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
  2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.
  3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

  1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
  2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
  3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
  4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju rencana Tahun 2017.

 

1.2.        LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
  15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

 

1.3.        MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro tahun 2017.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2017.

 

1.4.        SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro tahun 2017, meliputi :

Bab I     Pendahuluan  

1.1.     Latar Belakang  

1.2.     Landasan Hukum  

1.3.     Maksud dan Tujuan  

1.4.     Sistematika Penulisan  

Bab II    Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu   

2.1.     Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD  

2.2.     Analisis Kinerja Pelayanan SKPD  

2.3.     Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

2.4.     Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat  

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1.     Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi  

3.2.     Tujuan dan Sasaran Renja SKPD  

3.3.     Program dan Kegiatan  

Bab IV Penutup  

 

 

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

 

2.1.        EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan. 

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
  2. Tujuan yang dikehendaki;
  3. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
  4. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017,  juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

  1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2016 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2017;
  2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro sampai dengan triwulan ke IV tahun 2016, sebagaimana tersebut Tabel. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2016, terlampir.  

Dari Tabel. 1 tersebut, terlihat bahwa hampir semua program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 terealisasi 69,93 %, selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa beberapa program kegiatan yang tingkat realisasinya dibawah 50% yaitu disebabkan karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa antara lain :

  1. Kegiatan Pengisian Perangkat Desa belum dapat dilaksanakan karena menunggu regulasi (Permendagri dan Perda).
  2. Tidak dapat mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVIII Tahun 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat  karena jadwalnya bersamaan dengan Monitoring Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bojonegoro.
  3. Penyerapan anggaran kurang maksimal dikarenakan adanya perubahan Regulasi.

 

2.2.        ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro adalah sesuai Tabel. 2, sebagaimana terlampir

 

2.3.        ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Dinas PMPD Kabupaten  Bojonegoro Tahun 2017 ini, merupakan rencana kerja Tahunan yang memuat prioritas pembangunan yang pendanaanya bersifat indikatif berdasarkan sinkronisasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan evaluasi terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain ada 3  (tiga) hal yaitu: kebijakan perencanaan program dan kegiatan,  pelaksanaan  rencana program serta  hasil rencana program oleh pembangunan ekonomi yang berkualitas mengandung maksud bahwa pembangunan ekonomi harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang makin mandiri, sejahtera dan berdaya saing serta berkelanjutan.

 

2.4.        PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro disajikan dalam Tabel. 3 sebagaimana terlampir.

 

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

 

3.1.        TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro  merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bojonegoro . Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro  berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2015-2020, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Timur  2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Timur 2015–2019, RKPD Provinsi Jawa Timur 2016; dan RPJMD Kabupaten Bojonegoro  2013-2018 dan RKPD Kabupaten Bojonegoro  2016.

.

3.2.        TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro  Tahun 2017 adalah :

  1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro  Tahun 2013-2018 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro  Tahun Anggaran 2017;
  2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2017;
  3. Menjadikan acuan bagi seluruh  bidang dan sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Kabupaten Bojonegoro  dalam rangka penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
  4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Bojonegoro ;
  5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

 

 

3.3.        PROGRAM DAN KEGIATAN  

Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Bojonegoro memerlukan Strategi dan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul.

1.    Rencana Stratejik

  1. a.    Visi

Melalui tugas pokok dan fungsi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, maka upaya penguatan pemberdayaan masyarakat di desa perlu dilakukan secara terus-menerus. Hal ini bukan saja karena pemerintah telah bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan otonomi daerah, tetapi juga adanya kemauan masyarakat yang kuat untuk memperbaiki ekonomi, sosial dan aspek-aspek lainnya sebagaimana dibuktikan dengan sikap kritis mereka dalam merespon setiap tindakan aparat pemerintah maupun isu-isu pembangunan.

Oleh karena itu tekad pemerintah dalam memberdayakan masyarakat semakin penting dan strategis seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah sesuai dengan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, yaitu : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

  1. b.    Misi

Di dalam mewujudkan visi yang telah menjadi komitmen bersama dan seluruh aparat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dituangkanlah misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

1)    Meningkatkan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa;        

2)    Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif;

 

  1. 2.    Sasaran Stratejik   

Sebagaimana Visi, Misi yang telah ditetapkan dan untuk keberhasilan pencapaian visi misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Misi1            

:

Meningkatkan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat DalamPembangunan Desa

Tujuan

 

:

Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat                             

Sasaran

:

  1. Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
  2. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TTG
  3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan kelompok usaha ekonomi Masyarakat desa

Misi 2            

:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Efektif

Tujuan

 

:

Terwujudnya Lembaga dan tata kelola pemerintahan Desa/Kelurahan yang  Efektif.

Sasaran

:

Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan aparat pemerintah Desa

 

  1. 3.    Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan penjabaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dirumuskan melalui beberapa program untuk mencapai sasaran stratejik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan yang nyata di lapangan melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

  1. a.    Program

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro mempunyai 13 (Tiga Belas) Program, yaitu :

1)    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2)    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3)    Program peningkatan disiplin aparatur

4)    Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

5)    Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

6)    Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

7)    Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

8)    Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

9)    Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

10) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

11) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

12) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

13) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

  1. b.    Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan Program yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1)    Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah :

a)    Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b)    Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

c)    Penyediaan jasa administrasi keuangan

d)    Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor

e)    Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f)     Penyediaan alat tulis kantor

g)    Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h)   Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i)     Penyediaan makanan dan minuman

j)      Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k)    Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

l)     Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

2)    Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah :

a)    Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

b)    Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3)    Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah Pengadaan Pakaian Hari-hari Khusus/Tertentu

4)    Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan adalah :

a)    Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

b)    Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

c)    Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

d)    Penyusunan Profil Desa

5)    Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan adalah :

a)    Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

b)    Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan

c)    Pelatihan Ketrampilan Usaha Pertanian dan Peternakan

d)    Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

6)    Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan adalah Kegiatan Penunjang TMMD

7)    Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah adalah Kegiatan Peningkatan manajemen aset/barang daerah

8)    Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa adalah

a)    Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

b)    Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c)    Penerapan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)

9)    Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa adalah :

a)    Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

b)    Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

c)    Evaluasi Desa dan Kelurahan Berhasil

d)    Pelatihan dan Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

10) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program peningkatan peranserta dan kesetaraan jender dalam pembangunan adalah Operasional dan Pembinaan PKK Daerah

11) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa adalah :

a)    Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

b)    Operasional pemilihan dan pelantikan kepala desa

12) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH adalah :

a)    Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

b)    Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

c)    Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

13) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan adalah :

a)    Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

b)    Penyusunan produk hukum selain peraturan daerah

Secara rinci Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel. 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018, terlampir.

BAB IV

P E N U T U P

 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro 2013-2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

 

Bojonegoro,      Januari 2017

 

KEPALA DINAS PMD

KABUPATEN BOJONEGORO

 

 

 

 

Drs. Ec. DJUMARI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580415 198803 1 005