Peran Aktif DPMD Bojonegoro Fasilitasi Raperda Kepala Desa Bersama Stakeholder Guna Wujudkan Desa Mandiri

Peran Aktif DPMD Bojonegoro Fasilitasi Raperda Kepala Desa Bersama Stakeholder Guna Wujudkan Desa Mandiri

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro

Tim Publikasi Informasi Publik

18 November 2026 2 min baca 5 kali
Peran Aktif DPMD Bojonegoro Fasilitasi Raperda Kepala Desa Bersama Stakeholder Guna Wujudkan Desa Mandiri
Peran Aktif DPMD Bojonegoro Fasilitasi Raperda Kepala Desa Bersama Stakeholder Guna Wujudkan Desa Mandiri

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Rabu, 18 November 2026 ini bertempat di Aula Lantai II Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro. Langkah strategis ini diambil guna memastikan penyesuaian regulasi daerah berjalan selaras dengan ketentuan terbaru dari pemerintah pusat mengenai pemerintahan desa.

Pelaksanaan FGD tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bojonegoro. Acara ini diikuti secara aktif oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pansus V DPRD Kabupaten Bojonegoro, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta perwakilan organisasi yang meliputi Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Forum Sekretaris Desa (Forsekdes). Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan komitmen bersama dalam merumuskan regulasi yang inklusif dan representatif.

Lebih lanjut, pembahasan draf Raperda ini memiliki urgensi yang tinggi karena FGD dilaksanakan dalam rangka persiapan matang menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 155 Desa pada tahun 2027. Melalui forum ini, setiap pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, menyamakan persepsi, serta membahas poin-poin krusial terkait aturan pencalonan dan masa jabatan kepala desa. DPMD Bojonegoro bersama Pansus V DPRD dan OPD terkait berupaya mengawal proses penyusunan regulasi agar memiliki kepastian hukum yang kuat.

Rangkaian acara FGD yang diakhiri dengan penyusunan dan penandatanganan Berita Acara hasil diskusi oleh Tim Dinas PMD ini diharapkan mampu menciptakan landasan hukum yang transparan dan akuntabel. Dengan regulasi yang matang, pelaksanaan Pilkades serentak mendatang dapat berjalan dengan tertib, demokratis, serta menghasilkan kepemimpinan desa yang berkualitas. Manfaat jangka panjangnya tentu akan bermuara pada peningkatan stabilitas, pelayanan publik yang optimal, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh desa Kabupaten Bojonegoro.