Bojonegoro – Dalam rangka menindaklanjuti pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bojonegoro, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar Rapat Koordinasi lintas sektoral bersama Tim Koordinasi Kabupaten, Provinsi dan Pendamping dari Universitas Brawijaya pada Rabu, 9 Juli 2025.

Bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, kegiatan ini merupakan rangkaian pelaksanaan pembentukan kawasan perdesaan yang sebelumnya telah dilaksanakan Pra Focus Grup Discussion (FGD) pada tanggal 3 Juli 2025 secara daring melalui Zoom Meeting.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu dari lima Kabupaten di Jawa Timur yang menjadi prioritas pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dengan mengusung tema “Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Sekar” yang meliputi 6 Desa yaitu : Desa Klino, Desa Sekar, Desa Bobol, Desa Deling, Desa Bareng dan Desa Miyono.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kecamatan Sekar layak dijadikan Pilot Project karena potensi keindahan alamnya yang menjadi daya tarik.

“Sekar terpilih karena potensi kawasannya indah dan harapannya akan menjadi iconnya Bojonegoro di wilayah Selatan, baik dari segi tanaman, buah-buahan maupun keindahan alamnya” ucapnya.

Lebih lanjut ia berpesan bahwa diperlukan sinergi dari berbagai pihak, maka harus terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Pembangunan Kawasan Perdesaan harus memperhatikan potensi yang ada di masing-masing Desa agar bisa dikembangkan.

“Harus ada Sinergi, karena ada beberapa wilayah desa, ini harus menjadi kawasan yang terpadu dan terintegrasi, apa yang mau dikembangkan, baik pertanian, agrowisata maupun holtikultura yang lain, karena Sekar ini sangat strategis, Exit Tol dekat dengan Sekar, misalnya dari Madiun bisa dijangkau” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, ia berharap dengan adanya Kawasan Perdesaan yang diinisiasi pada tahun ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta menjadi pemicu terbentukny Kawasan-kawasan lainnya di Kabupaten Bojonegoro.

Dukungan OPD terkait yang membidangi sangat diperlukan, agar program-program kegiatan di OPD yang sekiranya bisa untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan di Sekar seperti progra GAYATRI, KOLEGA, Domba Kesejahteraan maupun program prioritas lainnya dengan tetap mengacu regulasi yang berlaku sesuai kewenangan dan kapasitas OPD, senyampang Pemkab Bojonegoro saat ini sedang menyusun RKPD tahun 2026.

Selanjutnya, Susana Harijani mewakili Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dalam arahannya menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro harapannya ke depan agar menjadi rujukan dalam pembangunan Kawasan Perdesaan, dan gayung bersambut yang harus dimanfaatkan sehingga program-program bisa terealisasi dari hulu sampai hilir harus terintegrasi.

“Kabupaten Bojonegoro masuk dalam prioritas Provinsi Jawa Timur, harapannya akan menjadi rujukan baik regulasinya yang sudah sudah tertata dan juga sinergi program-program yang ada untuk pengembangan Kawasan Perdesaan” tuturnya.

Sejalan dengan itu, Dr. Suprayogi selaku perwakilan Tim Pendamping dari Universitas Brawijaya menekankan bahwa perencanaan Kawasan Perdesaan harus disusun dengan  melibatkan berbagai pihak.

“Perencanaan yang bagus dan komprehensif harus melibatkan berbagai pihak, agar ke depannya dapat mempercepat pembangunan di perdesaan” ucapnya.

Output yang diharapkan nantinya adalah bisa terbentuk Rencana Pembangunan kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu sehingga dapat menjadi panduan dalam pembangunan kawasan perdesaan, khususnya pada 5 tahun ke depan.