dinpmd.bojonegorokab.go.id - Sobat Desa, Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 ini mengalami kenaikan yang cukup pesat, hal ini terbukti dengan diraihnya peringkat 1 Nasional kategori Jumlah Desa Mandiri Terbanyak Se-Indonesia yaitu sejumlah 103 Desa dari yang sebelumnya pada Tahun 2020 hanya terdapat 38 Desa yang berstatus Mandiri. Hal ini yang membuat Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala mengajukan permohonan Kaji Tiru Peningkatan Status Desa IDM di Kabupaten Bojonegoro, Jumat (10/12/2021)

Bertempat di Ruang Pertemuan Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro, Tim Kaji Tiru terdiri dari Kepala Dinas PMD Kab. Barito Kuala beserta Pejabat Struktural, selain itu juga turut serta dalam Tim yaitu dua Camat dan satu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) P3MD Kabupaten Barito Kuala.

Selanjutnya, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro, Machmuddin dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Tim Kaji Tiru yang telah datang jauh-jauh dari Barito Kuala, ia mengatakan bahwa kehadiran Tim Kaji Tiru ini adalah sebagai wahana sharing, dimana Dinas PMD Bojonegoro juga ingin melihat bagaimana Dinas PMD di Kabupaten Barito Kuala, mengingat situasi dan kondisi lingkungan yang berbeda, pasti mengakibatkan kebijakan yang mungkin juga berbeda.

"Terkait IDM ini, sebenarnya kami hanya melihat apa yang dinilai, apa yang akan dilakukan evaluasi, itu yang kita cari indikatornya yaitu dengan berkoordinasi dengan TAPM untuk memetakan mana Desa-desa yang akan dilakukan evaluasi, sehingga ketemu mana Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya, dan dari situ kita petakan lagi mana indikator yang daya ungkitnya lebih cepat untuk menaikkan nilai/skor" tuturnya.

Machmuddin juga menyampaikan bahwa kemudian siapa yang berperan menaikkan daya ungkit baik IKS, IKE maupun IKL tersebut, maka OPD lah yang melakukan sesuai dengan program kegiatan OPD terkait yang dapat mengintervensi daya ungkit kenaikan nilai IDM, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinperinaker, BPBD, Dinas Pendidikan, Dinkominfo, DLH, PU Bina Marga, DPMD, dll.

"Disitu salah satunya ada Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Bina Marga mungkin secara indikator tidak akan tampak, tetapi justru disitulah infrastruktur yang kira-kira mana yang perlu sentuhan, mana yang menjadi kewenangan Kabupaten segera diintervensi oleh PU Bina Marga, akan tetapi yang menjadi kewenangan Desa itu diberikan Bantuan Keuangan Desa untuk mendukung pembangunan di Desa, jadi kenapa Kabupaten Bojonegoro kenaikannya cepat itu bukan kami Dinas PMD yang melakukan tetapi disini Ibu Bupati yang berperan dan seluruh OPD mendukung" jelasnya.

Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa penanganan terkait IDM juga dilakukan melalui pendampingan Desk RKP Desa dan APB Desa, dan sehubungan dengan adanya data SDGs Desa di tahun 2021 ini, maka data itulah yang kemudian dijadikan pola penganggaran pada APB Desa yang mengarah kepada analisa daya ungkit IDM yang ada di SDGs Desa.

Kemudian, Kepala Dinas PMD Kab. Barito Kuala, Moch. Aziz menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Pemkab Bojonegoro, dalam hal ini Dinas PMD Kab. Bojonegoro yang telah berkenan menerima kehadiran Tim untuk melaksanakan Kaji Tiru ditengah kesibukan agenda dinas yang padat.

Dia menyampaikan maksud kedatangannya adalah sehubungan dengan Renstra Dinas PMD Barito Kuala yang memiliki target 10% dari total 195 Desa diharapkan menjadi Desa Mandiri di tahun 2022 dimana saat ini baru ada 2 Desa Mandiri, sehingga melihat kenaikan IDM Kabupaten Bojonegoro yang cukup pesat, oleh karenanya Dinas PMD Barito Kuala bermaksud melaksanakan Kaji Tiru.

"Pada saat Rakoornas Kemendes kemarin bulan Oktober, dari paparan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur kami melihat Bojonegoro ini sangat bagus pencapaian status Desa Mandirinya, kami tertarik dan mudah-mudahan kalau Gurunya ini nomor 1 di Indonesia paling tidak kami nomor 2 atau 3 se-Kalimantan Selatan cukup lah" tuturnya.

Kadin PMD Barito Kuala yang menjabat belum genap setahun ini mengatakan bahwa dari sisi perencanaan Kab. Bojonegoro, Tim sudah mendapatkan ilmu yang nantinya dapat direalisasikan untuk memperkuat kenaikan IDM Kabupaten Barito Kuala khususnya di tahun 2022, diantaranya melibatkan OPD terkait dan komitmen dari Pimpinan yang terpenting.

Sementara itu, Didik Wahyudi mewakili TAPM P3MD Kabupaten Bojonegoro menambahkan bahwa yang paling susah di lapangan itu mengubah pola pikir lama di Desa yang beranggapan bahwa jika Desa Mandiri tidak akan mendapatkan bantuan lagi karena dianggap sudah mandiri.

"Jadi memang ini kerja bareng, kalau kita menyediakan data, gelutan sama Pak Kades untuk merubah mindset itu yang berat, saya selalu mencontohkan salah satu Desa, bahwa ketika statusnya mandiri itu dapat reward kinerja, itu yang saya ceritakan ke Desa, keliling Kecamatan" pungkasnya. [al/]